Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Mengikuti Pelatihan Produksi Pangan Halal Olahan Daging

Pada tanggal 18 Juli 2019, tiga orang perwakilan dari Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas nama Ayuni Adawiyah, M.Si, Adisty Virawugi Darniwa, M.Si., dan Yuni Kulsum, S.Si mengikuti kegiatan SERI PELATIHAN PRODUKSI PANGAN HALAL OLAHAN DAGING yang diselenggarakan oleh Pasundan Halal Center. Adapun kegiatan tersebut dimulai dengan penyampaian materi mengenai Titik Kritis Kehalalan dalam dunia industri.

Ir. Syarif Assalam, MT menyampaikan bahwa titik kritis makanan adalah suatu kondisi dimana makanan memiliki kemungkinan terkontaminasi bahan haram. Dalam dunia industri untuk terhindar dari kasus tersebut perlu adalanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan salah satu bahasan dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), berupa rangkaian tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal pelaku usaha telah memenuhi standar halal. Per 17 Oktober 2019 mendatang, sesuai dengan amanat UU JPH Pasal 67 bahwa lima tahun setelah disahkannya UU tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh produsen produk makanan, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan barang gunaan lainnya melakukan sertifikasi halal. Proses sertifikasi diawali dengan menyiapkan dokumen lengkap tentang bahan, prosedur, suplier, bangunan fasilitas dan lainnya. Produsen juga harus menyusun Sistem Manajemen Halal (SMH) yaitu, panduan pelaku usaha menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai syarat. Panduan ini dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), dikenal sebagai SNI 99001 : 2016. Selanjutnya mendaftar langsung atau secara online ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Nantinya pihak BPJPH akan menunjuk LPH (Lembaga Penjamin Halal) untuk melakukan proses visitasi dan audit. Setelah hasil lapangan diperoleh, LPH melaporkan kembali ke BPJPH. Selanjutnya pihak BPJPH memohonkan fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal akan diterbitkan apabila produk tersebut terbukti halal di semua lini produksi.

Alur di atas akan berjalan saat BPJPH dan LPH beroperasi, karena sampai saat ini LPPOM MUI lah yang melakukan sertifikasi halal. Selain itu panduan yang masih digunakan sekarang adalah Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Pada dasarnya tujuan SJH dan SMH adalah sama yaitu memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen dapat terjamin kehalalannya. Untuk biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal, dan dapat difasilitasi oleh pihak lain bila pelaku usaha adalah usaha mikro kecil (UMK). Sertifikat halal berlaku 2 tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MUI, dan berlaku 4 tahun bila nanti dikeluarkan oleh BPJPH. Sertifikat halal ini wajib diperjanjang sebelum masa berlaku habis dengan mengajukan pembaharuan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktek pembuatan siomay dan bakso halal serta demo deteksi kandungan daging babi berbasis molekuler (Yuni).

Leave a Reply